Dosen

Profil Proborini Hastuti

Nama : Proborini Hastuti, M.H.
Program Studi : S1 - Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/C
Email : -
Pendidikan Terakhir : -

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Proborini Hastuti, M.H. Di Semester Genap TA 2024/2025
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Hukum Konstitusi 2 WAJIB A RAB 07:00-08:40 R: FSH-411
2. Hukum Konstitusi 2 WAJIB B RAB 08:50-10:30 R: FSH-411
3. Hukum Konstitusi 2 WAJIB C JUM 08:50-10:30 R: FSH-108
4. Kekuasaan Kehakiman 2 WAJIB C JUM 13:00-14:40 R: FSH-108
5. Legal Drafting 2 WAJIB A KAM 07:00-08:40 R: FSH-308
6. Legal Drafting 2 WAJIB B KAM 08:50-10:30 R: FSH-308
7. Legal Drafting 2 WAJIB C JUM 07:00-08:40 R: FSH-108
8. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 WAJIB A SEL 14:30-16:10 R: FSH-205
9. Praktikum Legal Drafting 2 WAJIB A SEN 10:40-12:20 R: FSH-205
10. Skripsi 6 WAJIB A SAB 09:30-12:00 R: FSH-104
11. Skripsi 6 WAJIB B SAB 09:30-12:00 R: FSH-104

# TAHUN KARYA
Conference Paper
1 2019 Customary Regulations for Awig-Awig as A Depending the State-Based Environmental Conservation Effort in the Village of Pakraman, Bai Province . Tingkat Nasional. Pada The 7th International Seminar of Research Month (ISRM) 2018. Diselenggarakan oleh the Institute of Research and Community Services (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat –LPPM) University of Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
http://www.nstproceeding.com/index.php/nuscientech/article/v...
2 2018 DESENTRALISASI FISKALDAN STABILITAS POLITIKDALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA . Tingkat Nasional. Pada SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA. Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI. Diterbitkan oleh BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293
Jurnal Ilmiah
3 2022 Menakar Konstitusionalitas Penundaan dan/atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN . Tingkat Nasional Terakreditasi. Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1...
4 2021 Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia . Tingkat Nasional Terakreditasi. Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/7...
5 2020 Problematika Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia . Tingkat Nasional Terakreditasi. Diterbitkan oleh Universitas Pekalongan.
https://www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/13...
6 2019 Shifting the Character of the Constitutional Court Decision Influenced by Political Constellation in Indonesia . Tingkat Internasional. Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi . Diterbitkan oleh Constitutional Court of Republic of Indonesia.
http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/const-rev...
7 2018 REDESAIN STRUKTUR INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM BINGKAI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA . Tingkat Nasional. Diselenggarakan oleh Faculty of Law Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Indonesia. Diterbitkan oleh Faculty of Law Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Indonesia.
http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1...
8 2018 Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar . Tingkat Nasional. Diterbitkan oleh aculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
http://202.0.92.5/syariah/Supremasi/article/viewFile/2029/15...
9 2018 Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pemilihan Kepaal Desa dalam Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016. Tingkat Nasional Terakreditasi. Diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Diterbitkan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia..
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/vie...
10 2017 Restrukturisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia . Tingkat Nasional. Pada Prosiding Konferensi Hukum Tata Negara 4.0. Diselenggarakan oleh Asosiasi Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara. Diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember.
https://www.researchgate.net/profile/Bisariyadi-Bisariyadi/p...

# TAHUN KARYA
Kegiatan Sosial
1 2021 FSH MEMANGGIL PEDULI COVID .
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
2 2022 Sinau Pancasila di Kapanewon Sentolo, Kulonprogo (Insidental).
3 2022 Bedah Buku Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (Imamah) UII (Insidental).
4 2022 Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kapanewon Gamping, Sleman (Insidental).
5 2020 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dan Fatwa MUI tentang Pencegahan Penyebaran Covid (Insidental).
6 2019 Penyuluhan RUU P-KS Di Kec. Kotagede Yogyakarta (Insidental).
7 2019 Penyuluhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Insidental).

# TAHUN KARYA
Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
1 2020 Workshop Moderasi Beragama . Berlokasi di Hotel New Saphir Yogyakarta.
2 2019 Workshop Penulisan Populer Akademisi Antikorupsi . Pada pertemuan Edukasi Antikorupsi: KPK dan Kompas Institute.
Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi
3 2021 Pusat Moderasi Beragama dan Kebhinekaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
4 2021 Sunan Kalijaga Endowment Fund .
Menjadi anggota organisasi profesi
5 2021 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara .
Narasumber
6 2021 PSKH Law Talk "Menyoal Kebebasan Berkespresi di Era Pandemi" .
7 2021 Pembubaran Ormas FPI (antara Menjaga Keutuhan Bangsa atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia) . Pada pertemuan Forum Group Discussion PSKH.
8 2020 Webinar Nasional: Korupsi di Tengah Pandemi (Penegakan Pemberatan Pidana bagi Koruptor) .
9 2020 Pelatihan Teknik Bedah Mosi, Bangun Argumentasi (KDFH UPN Veteran Jawa Timur) .
10 2019 Mempersiapkan Calon Yuris Muda dalam Constitutional Moot Court Competition . Pada pertemuan Kaspos Class. Berlokasi di FH UPN Veteran Jawa Timur.
11 2019 Kabinet Zaken Non Parpol: Pencegahan Dualisme Loyalitas Menteri . Pada pertemuan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 6. Berlokasi di Hotel JS Luwansa Jakarta.